Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk alokasi triwulan kedua diproses langsung ke rekening penerima manfaat yang terdaftar resmi. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memastikan status pencairan dan kepesertaan secara mandiri hanya menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP lewat ponsel.
Kementerian Sosial menetapkan siklus penyaluran bantuan sosial reguler sebanyak empat kali dalam satu tahun kalender. Tahap 1 mencakup alokasi Januari hingga Maret 2026, disusul Tahap 2 yang berlangsung pada rentang April hingga Juni 2026. Selanjutnya, Tahap 3 disalurkan pada Juli hingga September 2026, dan Tahap 4 disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah menyalurkan dana ini secara bertahap ke masing-masing wilayah, sehingga tidak ada satu tanggal pencairan tunggal yang berlaku serentak secara nasional.
Langkah Memeriksa Status Penerima Melalui Situs Web Resmi Kemensos
Pengecekan data penerima manfaat dapat diakses langsung melalui peramban internet ponsel tanpa perlu memasang aplikasi tambahan:
- Buka peramban di HP dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan wilayah domisili penerima secara berurutan, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan sesuai KTP.
- Ketik nama lengkap penerima manfaat persis seperti yang tercantum pada identitas kependudukan.
- Masukkan kode huruf verifikasi yang muncul pada layar untuk validasi sistem.
- Klik tombol Cari Data untuk memproses pencarian.
Sistem akan menampilkan tabel berisi data penerima, jenis bantuan sosial yang berhak diterima (PKH maupun BPNT), periode penyaluran yang sedang berjalan, serta status kepesertaan aktif.
Bansos Kemensos Triwulan II 2026 Cair Cek Jadwal dan Cara Daftarnya di Sini

Langkah Memeriksa Kepesertaan Lewat Aplikasi Cek Bansos
Pemeriksaan kepesertaan bansos juga dapat dilakukan melalui platform digital resmi yang disediakan pemerintah pada gawai pintar:
- Unduh aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial melalui Google Play Store atau App Store.
- Buat akun baru dengan mengisi data identitas diri, nomor Kartu Keluarga (KK), serta 16 digit NIK KTP.
- Masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah diverifikasi.
- Buka menu pencarian profil bansos untuk melihat status bantuan PKH atau BPNT dan alokasi tahap pencairan yang bersangkutan.
Besaran Bantuan PKH dan BPNT yang Disalurkan
Nominal bantuan PKH disesuaikan dengan komponen kebutuhan spesifik setiap keluarga penerima manfaat per tahap pencairan:
- Ibu hamil menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun).
- Anak usia dini (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun).
- Siswa SD atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun).
- Siswa SMP atau sederajat menerima Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun).
- Siswa SMA atau sederajat menerima Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun).
- Penyandang disabilitas berat menerima Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun).
- Lansia berusia 60 tahun ke atas menerima Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun).
- Korban pelanggaran HAM berat menerima alokasi Rp2.700.000 per tahap (total Rp10.800.000 per tahun).
Sementara itu, bantuan BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan untuk periode triwulan, setiap penerima memperoleh akumulasi Rp600.000 per tahap. Bantuan BPNT disalurkan dalam wujud saldo non-tunai langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan digunakan untuk menebus komoditas bahan pangan pokok pada agen bank resmi maupun e-Warong rekanan Bank Himbara.
Cek Perbedaan KIS dan BPJS Terbaru 2026 Jangan Sampai Salah Pilih Layanan Kesehatan

Jalur Distribusi dan Penyesuaian Data Penerima
Distribusi bantuan sosial dilakukan melalui perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN—serta melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa basis data penerima manfaat diperbarui berkala setiap triwulan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS). Integrasi data baru memprioritaskan kelompok masyarakat kurang mampu pada tingkat Desil 1 sampai Desil 4.
Warga yang belum tercantum atau membutuhkan pemutakhiran data desil dapat mengajukan permohonan verifikasi secara langsung melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat. Petugas sosial kemudian akan memvalidasi data pengusul melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).






