Pemerintah kembali melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaannya, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan identitas kependudukan.
Berikut langkah memeriksa status kepesertaan, jadwal penyaluran, serta rincian nominal bantuan yang berlaku pada tahun 2026.
Cara Cek NIK KTP untuk Penerima Bansos PKH 2026
Pengecekan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilakukan secara daring melalui peramban web tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas sosial:
- Kunjungi laman resmi Kementerian Sosial di alamat cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah tempat tinggal penerima manfaat, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul pada layar.
- Klik tombol pencarian data untuk melihat status kepesertaan.
Sistem pada portal tersebut memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis rujukan utama data penerima manfaat. Laporan hasil pemutakhiran data DTSEN sendiri telah diserahkan kepada Kementerian Sosial pada 10 Oktober 2026. Sasaran prioritas program bantuan sosial ini difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
BPNT Tahap 2 2026 Cair Bulan Ini Simak Jadwal Resmi dan Cara Cek Saldo KKS Terbaru
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya mengalami penangguhan atau penghentian bantuan akibat indikasi penyalahgunaan seperti aktivitas judi online, pemerintah membuka mekanisme sanggahan. Sebagian penerima yang telah mengajukan sanggahan dan terbukti bersih setelah verifikasi ulang dapat kembali memperoleh haknya.
Jadwal Pencairan Bansos Sepanjang 2026
Penyaluran bantuan sosial reguler pada 2026 terbagi ke dalam empat tahapan pencairan:
- Tahap 1: Januari hingga Maret 2026
- Tahap 2: April hingga Juni 2026
- Tahap 3: Juli hingga September 2026
- Tahap 4: Oktober hingga Desember 2026
Proses administrasi penyaluran bantuan dipantau langsung melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pada sistem ini, status administrasi penerima dapat terpantau secara bertahap, salah satunya melalui status SPM (Surat Perintah Membayar). Perlu diperhatikan bahwa status SPM menandakan berkas administrasi pembayaran sedang diproses, sehingga tidak otomatis berarti saldo bantuan langsung masuk ke rekening pada hari yang sama.
Penyaluran dana dilakukan melalui dua skema utama, yakni transfer ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank penyalur (seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI) atau pencairan tunai melalui kantor PT Pos Indonesia bagi wilayah tertentu.
Cek Bantuan Langsung Tunai BLT 2026 Terbaru Syarat Lolos Modal KTP dan Alur Daftarnya
Rincian Nominal Bantuan PKH dan BPNT 2026
Besaran dana PKH yang disalurkan disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga yang terdaftar:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun)
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun)
- Siswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun)
- Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun)
- Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun)
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun)
- Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun)
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap (total Rp10.800.000 per tahun)
Sementara itu, untuk bantuan pangan sembako (BPNT), besaran bantuan acuan adalah Rp200.000 per bulan. Jika disalurkan sekaligus per triwulan atau tiga bulan, nominal yang diterima KPM mencapai Rp600.000 per tahap alokasi.
Keamanan Data Pribadi Penerima Manfaat
Saat memeriksa saldo di rekening bank maupun mengambil bantuan, jagalah kerahasiaan data pribadi perbankan. Jangan pernah membagikan nomor PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengatasnamakan petugas pendamping bansos atau instansi pemerintah.
